Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menggelar operasi Penertiban, Pengawasan, dan Ketertiban Umum (PPKS) pada akhir pekan lalu. Dalam operasi tersebut, sebanyak 77 orang tunawisma berhasil dijaring dari berbagai titik strategis di wilayah Kota Kembang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menertibkan ruang publik sekaligus memberikan pendampingan sosial kepada kelompok rentan.
Operasi yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, serta instansi terkait lainnya ini menyasar lokasi-lokasi seperti taman kota, terminal, stasiun, dan kolong jembatan—tempat yang kerap dijadikan tempat tinggal sementara oleh para tunawisma. Mereka tidak langsung ditindak secara represif, melainkan diberikan pendekatan humanis dengan tujuan mengarahkan mereka ke layanan rehabilitasi sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung menjelaskan bahwa setiap individu yang terjaring akan menjalani asesmen awal untuk mengetahui latar belakang, kondisi kesehatan, serta kebutuhan spesifik mereka. Bagi yang berasal dari luar kota, pemerintah akan berkoordinasi dengan daerah asal untuk proses pemulangan. Sementara yang merupakan warga Bandung akan difasilitasi akses ke shelter atau program pemberdayaan agar bisa kembali mandiri.
Langkah ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung karena dianggap menjaga ketertiban dan keindahan kota, namun ada pula yang mengkritik karena khawatir operasi semacam ini hanya bersifat temporer tanpa solusi jangka panjang. Oleh karena itu, transparansi dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program sosial dan penanganan tunawisma, Anda dapat mengunjungi Joker11.